Jumat, 22 Desember 2017 - 13:17:14 WIB
SEMINAR NASIONAL DPW PERHIPTANI PROV. SUMATERA UTARA
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Utama - Dibaca: 2939 kali

 

 

Meningkatkan profesionalisme penyuluh dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian guna mendukung ketahanan dan kemandirian pangan, DPW PERHIPTANI Prov. Sumatera Utara menyelenggarakan Seminar Nasional pada tanggal 22-23 November 2017 bertempat di Asrama Haji Medan. Seminar dihadiri 1070 peserta yang berasal dari Anggota Perhiptani se Sumut, Petani, Perguruan Tinggi, Peneliti, dan mahasiswa. Seminar ini mengambil Tema “Menuju Regenerasi, Revitalisasi dan Restorasi Pertanian serta Kelembagaan Penyuluh di Sumatera Utara”. Kegiatan i8ni dibuka Gubernur Sum. Utara DR. H.T. Erry Nuradi, M.Si

Berindak sebagai Nara sumber pada Seminar ini Kepala BP2SPMP Kementrian Pertanian RI DR Ir Momon Rusmono, Staf Ahli Menteri Pertanian DR. Sam Herodian, Ketua DPP Perhiptani Pusat Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si, Ketua KTNA Prov. Sumut, Ketua Komisi Penyuluh Pertanian Prov. Sumut, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu Azhar Harahap, Kepala OPD Prov. Sumut. Narasumber dalam presentasi materinya dimoderasi oleh Ketua DPW PERHIPTANI Prov. Sumut dan juga Bupati Kab. Serdang Bedagai, Ir. H. Soekirman.

Dari  Presentasi dan Diskusi selama Seminar berlangsung, dirumuskan Hasil atau Rekomenadasi sebagai berikut;

  1. Kementerian Pertanian (BPSDMP)  akan menumbuh kembangkan penyuluh swadaya dan swasta yang berasal dari petani yang berhasil dan Penyuluh PNS yang sudah pensiun untuk memenuhi kebutuhan jumlah penyuluh yang masih kurang
  2. Penyuluh THL-TBPP yang berumur diatas 35 tahun akan diusulkan menjadi ASN (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak), Draft PP ASN P3K sedang dalam proses pengajuan ke Presiden.  Honor THL-TBPP akan dibayarkan 11 bulan dan diharapkan satu bulan dapat ditambah dari kab/kota (daerah).
  3. Untuk memperkuat sistem penyuluhan, dapat memperkuat fungsi BPP di kecamatan, sedangkan pada tingkat desa  menumbuh kembangkan pos penyuluhan desa dan memperkuat Poktan dan Gapoktan serta kelembagaan Ekonomi Petani. Selanjutnya menumbuhkan korporasi
  4. Meningkatkan kompetensi penyuluh ditingkat BPP dan tenaga administrasi
  5. Salah satu  Indikator keberhasilan BPP adalah tumbuhnya lembaga ekonomi petani di wilayah kerjanya. Untuk mengembangkan kelembagaan Ekonomi Petani Koordinator BPP akan diberikan pelatihan Manajemen dan Leadership dalam mengelola lembaga Ekonomi Petani
  6. Untuk mendukung swasembada pangan dan kedaulatan pangan salah satu kebijakan pemerintah adalah memberikan bantuan Alsintan kepada Petani (IR 4, IR 2, pompa air, Rice Transplanter, Cultivator, Handsprayer, Levator, Combine Harvester, Power Tracer).
  7. PERHIPTANI dapat dipandang dari 3 komponen yaitu 1) kumpulan penyuluh, 2) Wadah penyuluh, 3) Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian. Keberhasilan  Indonesia dalam meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani  sangat tergantung dari peran penyuluh seperti membimbing, membina, memotivasi petani. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme serta Penguasaan IT oleh penyuluh merupakan kewajiban Pemerintah yang harus dilaksanakan.
  8.  Lulusan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan  dengan profil lulusan sebagai Penyuluh Ahli agar difasilitasi oleh Pemerintah  untuk bekerja menjadi seorang Penyuluh yang membangun pertanian menuju Kedaulatan Pangan
  9. Kunci menuju Revitalisasi Pertanian di Provinsi Sumatera Utara adalah Perbenihan. Dengan luas lahan 919.759 ha, dan kebutuhan benih 25 kg/ha maka akan dibutuhkan benih sebanyak 22.993 ton/tahun.  Hal ini menjadi peluang usaha bagi petani untuk menjadi penangkar benih.
  10. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian  :
    1. Penataan Kelembagaan Penyuluhan di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Perrtanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
    2. Fungsi Penyuluhan di Provinsi  dan kab/kota masuk dalam fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian
    3. Pembentukan UPTD Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
    4. Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan (Posluhdes) merupakan unit Kerja Non Struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
  11. Penguatan Ketenagaan Penyuluhan :
    1. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal), Peembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian oleh Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pertanian di provinsi dan Kabupaten/Kota yang Potensi Komoditas Pertanian Dominan
    2. Penyuluh Pertanian yang dialih tugaskan hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan pengangkatan Penyuluh Pertanian melalui Impassing, Pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain

 

 

 




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)