Senin, 06 Januari 2014 - 11:48:17 WIB
Hasil Rakerwil DPW PERHIPTANI Aceh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Informasi - Dibaca: 10771 kali

Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW  Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Aceh  berlangsung 3 hari,  25 – 27 Desember 2013 di Takengon Aceh Tengah. Rakerwil berhasil merumuskan 11 poin kesepakatan untuk dijadikan program kerja DPW Perhiptani Aceh, periode 2013 – 2018.

 

Berikut 11 poin  tersebut:

  1. Sosialisasi tentang orgnasiasi PERHIPTANI di tingkat DPD dan DPC.
  2. Pemutahiran Data Base Anggota Perhiptani melalui Registrasi Electrik
  3. Pertemuan berkala di tingkat DPW, DPD dan DPC.
  4. Mengingat tenaga penyuluh sangat terbatas, untuk memenuhi kekurangan penyuluh ditempuh dengan mengusulkan rekruitmen penyuluh pertanian swadaya yang berasal dari petani sukses dan pengangkatan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang memenuhi persyaratan.
  5. Sebelum terbit revisi Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2010 tentang perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Penyuluh Pertanian dapat diperpanjang menjadi usia 60 tahun diubah menjadi sampai usia 60 tahun, pengurus DPW/DPD Perhiptani melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah agar masa kerja penyuluh sampai usia 60 tahun.
  6. Mengusulkan pembentukan lembaga penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum sesuai amanat UU No.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga kegiatan penyuluhan dapat diselenggarakan penyuluhan secara maksimal.
  7. Mengusulkan kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan bagi daerah yang belum lengkap dan bagi daerah yang belum memiliki fasilitas penyuluh disarankan tidak dipindah tangankan kepada pihak lain diluar penyuluh.
  8. Mengusulkan tunjangan fungsional ataupun tunjangan lainnya yang diberikan kepada penyuluh harus sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang berlaku.
  9. Mengusulkan dana penyelenggaraan penyuluhan di daerah agar dianggarkan berdasarkan kebutuhan rill, seperti: biaya operasional BPP dan kelengkapan penyuluh, biaya operasional penyuluh, dsb
  10. Peningkatan koordinasi penyuluhan dengan dinas / lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan.
  11. Mendirikan koperasi PERHIPTANI yang berbadan hukum.

 

Administrator




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)